PEMERINTAH Kota Batam, menargetkan untuk menyelesaikan masalah banjir dan genangan di 105 titik dalam dua tahun mendatang. Langkah ini melibatkan penerapan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan komitmen pemerintah dalam menurunkan risiko banjir melalui program normalisasi dan penguatan infrastruktur drainase.
“Kami telah melakukan tinjauan langsung di semua sembilan kecamatan. Beberapa titik yang sebelumnya terendam banjir kini mengalami penurunan signifikan. Namun, untuk mencapai penyelesaian total, kami memperkirakan memerlukan waktu dua tahun atau lebih,” ungkapnya.
Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Badan Pengusahaan (BP) Batam serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam. Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menjelaskan bahwa penyebab genangan air sangat beragam, mulai dari sedimentasi hingga saluran yang tidak berfungsi dengan baik.
“Untuk solusi jangka pendek, normalisasi telah dilaksanakan dan dampaknya mulai terasa. Di sisi lain, untuk jangka menengah, kami berencana membuka saluran baru ke laut dan memperbaiki sambungan drainase,” tambahnya.
Mouris juga mengungkapkan rencana solusi jangka panjang yang direncanakan untuk tahun 2026, termasuk pembangunan jembatan dan kolam retensi yang juga dapat berfungsi sebagai taman.
Suhar, Kepala DBMSDA Batam, menambahkan bahwa terdapat 105 titik banjir yang dicatat, masing-masing dengan permasalahan yang berbeda. “Untuk mempercepat normalisasi, kami akan menambah alat berat. Total saluran yang perlu ditangani lebih dari 500 kilometer, dan sekitar 40 persen di antaranya belum tersentuh. Fokus kami saat ini adalah saluran primer yang langsung mengalir ke laut,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa beberapa proyek besar akan dilanjutkan pada tahun 2026, termasuk pembangunan infrastruktur pengendali pasang surut. “Tahun ini, kami hampir menyelesaikan satu kolam retensi di Jodoh dengan kapasitas sekitar 3.000 liter,” tutup Suhar.
