KENDARAAN listrik sempat sangat populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tapi kemudian popularitasnya meredup karena teknologi mesin pembakaran dalam yang semakin maju dan harga kendaraan berbahan bakar bensin yang semakin murah. Krisis energi pada tahun 1970-an dan 1980-an pernah membangkitkan sedikit minat pada kendaraan listrik.
Kendaraan ini memiliki beberapa kelebihan yang potensial jika dibandingkan dengan kendaraan bermesin pembakaran dalam biasa. Utamanya adalah kendaraaan jenis ini tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor. Selain itu, kendaraan listrik juga mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya.
Melansir dari Tempo.co, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air. Ia menilai langkah tersebut tak mampu menyelesaikan masalah pencemaran udara. Kebijakan itu juga dianggap tak bisa membuat Indonesia mecapai target nol emisi atau zero emissions pada 2060.
Musababnya, tutur Emil, listrik di Indonesia masih bertumpu pada bahan bakar fosil dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sepenuhnya di satu tangan PT PLN (Persero).
“Sehingga keseluruhan listrik bertumpu pada listrik batu bara yang justru menjadi kunci dari pencemaran udara,” kata dia dalam acara dialog nasional di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin, 21 Agustus 2023.
“Sehingga keseluruhan listrik bertumpu pada listrik batu bara yang justru menjadi kunci dari pencemaran udara,” kata dia dalam acara dialog nasional di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin, 21 Agustus 2023.
Tanggapan JK
Dilansir melalui Tempo.co, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik memerlukan kejelasan hukum supaya tidak ada ketakutan bagi pejabat dan pengusaha dalam menjalankan kebijakan.
“Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara. Walaupun saya belain, mereka kadang-kadang sebabnya tidak jelas,” kata Kalla saat menghadiri The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
Dia mengatakan kinerja PLN dan mitra swasta sebenarnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.
Namun memang dilema antara pemenuhan kebutuhan listrik dan pembangunan infrastrukturnya terkadang menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.
“Semua pejabat itu harus kerjanya menguntungkan orang main. Kalau dianggap menguntungkan tapi orang PLN-nya kena masalah, maka itu penegakan hukumnya harus diawasi. Kecuali kalau memang dia (direksi PLN) melanggar hukum, itu lain lagi,” kata dia.
Dikritik LSM
Dilansir dari KBR.id, Greenpeace Indonesia menilai kendaraan listrik tidak bisa menjadi solusi tepat mengatasi polusi di Jabodetabek. Pengampanye Keadilan Perkotaan Greenpeace Charlie Albajili mengatakan, peralihan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik justru akan menimbulkan masalah baru yakni kemacetan.
“Saya pikir beberapa peraturan pemerintah menghadapi situasi ini justru tidak menyasar ke sumber permasalahan. Misalnya dari Pemprov DKI yang solusinya mengganti menjadi kendaraan listrik. Itu bisa, cuma bukan hal yang bisa mengatasinya dengan tepat dilakukan dalam waktu dekat,” ujar Charlie kepada KBR, Senin 14 Agustus 2023.
